administrasi perkantoran, administrasi umum

Undang-Undang (UU) Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/Janda Pegawai Definisi Pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam Dinas Pemerintah kepada Pegawai Negeri. Adapun jaminan pensiun itu diberikan kepada PNS apabila: meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Hak Atas Pensiun Pegawai : 1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang penguj

Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Pengertian, tujuan dan syarat pensiun)   ap    Pengertian dari  Pensiun Terdapat beberapa pengertian mengenai pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 1. Kondisi dimana seorang Pegawai Negeri Sipil tidak bekerja lagi karena berbagai hal. 2. Pensiun merupakan jaminan dihari tua dan sebagai jasa terhadap pegawain Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. 3. Berdasarkan prinsipnya, pensiun menjadi kewajiban setiap orang untuk berusahan menjamin hari tuanya dan untuk setiap pegawai negeri sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang berbentuk oleh pemerintah. Tujuan Pensiun memiliki beberapa tujuan bagi para Pegawai Negeri Sipil, antara lain : 1. Pensiun sebagai balasan jasa yang berbentuk nyata dari pemerintah kepada pegawai negeri. 2. Pensiun sebagai jaminan pada hari tua. Hak Pemberian Pensiun Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat  sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai,

A.PENGERTIAN PENGADAAN PEGAWAI Pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau demi perluasan organisasi. Kegiatan pengadaan pegawai harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, baik mutu, jumlah, maupun kompetensi jabatan Pengadaan pegawai di perusahaan atau organisasi swasta biasanya menjadi tugas dan tanggung jawab bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian juga disebut sebagai bagian personalia, bagian sumber daya manusia (SDM), dan HRD (Human Resources Department). Walaupun penyebutannya berbeda beda, pada dasarnya tugas pokok dan fungsinya adalah sama, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pegawai, termasuk pengadaan pegawai untuk organisasi Pengadaan pegawai pada organisasi swasta diselenggarakan oleh organisasi tersebut secara mandiri yang tidak selalu sama prosesnya dengan perusahaan/organisasi yang lain. Akan tetapi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dilakukan secara m

1. Pak Mahmud mengalami kecelakaan kerja, hingga harus beristirahat selama 6 bulan. Gaji bersih pak Mahmud sebesar Rp. 7.500.000. berapa kah total gaji yg pak Mahmud dapat? Berdasarkan PP berapa % kah? 2. Sebutkan 4 jenis hak santunan kematian yang di dapat untuk ahli waris 3. Menurut PP no 44 tahun 2015, berapakah biaya untuk pemakaman?  4. Berapa lamakah santunan / bantuan pendidikan atau beasiswa yang di dapat? Berapakah jumlahnya? 5. Apakah nama badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam jaminan sosial tenaga kerja? PERINGATAN!!  1. 50% NILAI BERDASARKAN PENYERAHAN TUGAS DAN CATATAN 2. NILAI INI DI TOTALKAN DAN DI MASUKKAN KEDALAM NILAI PJJ  3. BAGI YANG TIDAK PERNAH KUMPILKAN TUGAS, SAYA BERI WAKTU 3 HARI LAGI 4. JAWABAN SAYA TUNGGU SAMPAI NANTI MALAM                      ~GANBATTE KUDASAI~

PENGERTIAN MICROSOFT WORD           Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak  pengolah kata  (word processor) andalan  Microsoft . Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk  Xenix , versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya  DOS  ( 1983 ),  Apple Macintosh  ( 1984 ),  SCO UNIX ,  OS/2 , dan  Microsoft Windows  ( 1989 ). Setelah menjadi bagian dari  Microsoft Office System 2003  dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. FUNGSI MICROSOFT WORD           Sebagaimana yang kita ketahui, MS WORD dipergunakan untuk membantu pembuatan dokumen berupa laporan ataupun makalah. Namun, adakalanya kita lupa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada dalam  MS WORD, padahal dengan memanfaatkan fasilitas tersebut dapat membantu mempercepat pembuatan dokumen. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali (terutama untuk saya pribadi) berbagai fasilitas yang ada dalam MS WORD. Jenis huruf Agar dokumen y

Humas Pemerintahan; Tujuan, Tugas dan Fungsi Pemerintah memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa atau Negara. Melalui pemerintah semua kebijakan dibuat guna memenuhi kepentingan rakyat atau warga Negara. Tujuan dan maksud ini sering dianggap keliru oleh sebagian masyarakat. Mereka berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas upaya retorika dan propaganda untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan warganya agar tercipta saling pengertian dan pemahaman bersama, salah satunya melaui aktivitas Humas. Humas dalam dunia pemerintahan biasanya disebut sebagai Public Affairs, Pejabat Penerangan, atau Pejabat Humas. Scott M. Cutlip, Aleen H. Center, Glen M. Broom (2009: 484) mendefinisikan humas pemerintah sebagai ”fungsi manajemen yang membantu agar agen, departemen, dan entitas publik lainnya dapat resp

 Perencanaan Dan Persiapan Rapat Dalam rangka menyelenggarakan rapat, ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam mempersiapkannya, yaitu sebagai berikut : v   Why? Mengapa rapat perlu diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan urgensi dari rapat tersebut. v   What? Apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat? Hal ini untuk mempersiapkan agenda rapat. v   Who? Siapa saja yang akan diundang dalam rapat tersebut? Hal ini untuk menentukan peserta rapat yang diundang. v Where? Di mana rapat akan diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan tempat penyelenggaraan rapat. v   When? Kapan rapat akan diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan hari, tanggal dan waktu rapat akan diselenggarakan. v   How? Bagaimana rapat akan diselenggarakan ? hal ini untuk menentukan apakah rapat tersebut akan diselenggarakan secara berkala atau hanya satu kali, tertutup atau terbuka, dengan bahan rapat yang dibagikan te

Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, demikian yang disebut dalam  Pasal 61 ayat (5)  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   (“UU Ketenagakerjaan”) . Hal ini berarti, tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjanya meninggal dunia itu sebenarnya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.   Sebelumnya, kami kurang mendapatkan informasi yang jelas dari Anda mengenai apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas pada jam kerja ini. Apakah kecelakaan lalu lintas tersebut dialami pekerja pada saat dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah; atau kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saat pekerja

1. Berdasarkan Tujuannya a.  Rapat penjelasan  (information conference) Rapat yang diselenggarakan untuk memberikan penjelasan. Biasanya disampaikan oleh kepala kantor/perusahaan guna menjelaskan sebuah permasalahan atau hal-hal yang diperlukan penjelasan. Biasanya, ada sesi tanya jawab b.  Rapat pemecahan masalah  (problem solving conference) Rapat yang dilaksanakan untuk mencari solusi tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Peserta rapat sangat diharapkan memberikan masukan, saran, dan gagasan yang akan disimpulkan secara bersama-sama. Hasil kesimpulan yang disepakati tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. c.  Rapat perundingan  (negotiation conference) Rapat yang diselenggarakan dengan tujuan menghindari timbulnya suatu konflik atau perselisihan, dengan mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak (win-win solution). 2. Berdasarkan Sifatnya a.  Rapat resmi  (formal meeting) Rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan te

A. RUANG LINGKUP RAPAT Rapat merupakan istilah yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Secara umum, rapat dapat dimaknai sebagai pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam suatu organisasi untuk membahas suatu masalah. Menurut Dharmani Rebori 2014), rapat merupakan pertemuan yang sudah diagendakan untuk merumuskan jalan keluar dalam menghadapi masalah Sementara itu, menurut Nunung dan Ratu Evi 2001129 rapat merupakan suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan stafnya. Rapat, atau yang sering juga disebut dengan istilah conference (meeting), memiliki ruang lingkup yang terdıni atas beberapa hal, di antaranya unsur penyelenggaraan rapat, jenis-jenis rapat, syarat menyelenggarakan rapat, dan tipe peserta rapat Unsur Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan rapat terdiri atas beberapa unsur antara lain sebagai berikut a. Masalah yang dirapatkan Masalah yang menjadi bahan suatu rapat adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh beberapa orang saja, tetapi diperlu

Rangkuman soal ulangan 1 sampai 7, khusus nomor 1 dan 7 jawaban menggunakan VN 

      IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS 1.         PNS PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG. a.    PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajibmemperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat; b.    Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat; c.     Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut; d.    Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut; dan e.    Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolah permintaan ijin PNS di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejab